13 Juli 2020 15:14:06
Ditulis oleh Admin Desa

Program kerja Desa Pesisir Tangguh

LOGIKA KAMPUNG NELAYAN TANGGUH

Oleh Si Bolang"Bocah Palang":Pendefenisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yanag secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari Kecamatan atau Kabupaten atau kota yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2000).

Dahuri et al. (2004) menyatakan bahwa, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu adalah pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam kontek ini, keterpaduan (integration) mengendung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (vertical integration). Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa didalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Clark (1996) menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk mengelola sumberdaya pesisir melalui partisipasi atau keterlibatan oleh sektor-sektor ekonomi, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir tersebut.

IMPLIKASI DESENTRALISASI TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda “lebih baik atau lebih buruk” dibandingkan dengan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu. Terhadap sumberdaya pesisir laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah : 1. Kelembagaan Dalam era desentralisasi, setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada. Khusus untuk sumberdaya pesisir dan laut , hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten memiliki wilayah laut yang luas. Tanpa pendekatan kebijakan dan kelembagaan yang punya kewenangan yang jelas dan terpadu, maka masalah pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dimasa lalu akan terulang kembali di daerah. 2. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia adalah merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, sehingga peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah. 3. Praktek Pengelolaan Sepanjang tiga dekade yang lalu, telah menjadikan beban yang berat bagi sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Seperti halnya hutan, sumberdaya ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah akibat beban eksploitasi komersial yang hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata. Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem tradisional pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat nelayan sebagai golongan paling miskin diantara kelompok masyarakat miskin lainnya di Indonesia. Dalam era desentralisasi ini, praktek-praktek pengelolaan tersebut di atas harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemain utama di daerahnya harus saling mnedukung dan mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut di wilayahnya. 4. Partisipasi Masyarakat Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak postif terhadap masyarakat, karena umumnya disain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (minstream), dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan. Masyarakat khususnya masyarakat adat yang berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep-konsep penentuan nasib sendiri (self determination) ini telah luas diterima dalam prinsip-prinsip international, namun di Indonesia pelaksanaannya masih relatif sangat jauh.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Menurut Kamus Besar Bahasa pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Karena itu maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah pembangunan, yaitu sebagai collective action yang berdampak pada individual welfare. Dengan demikian membangun adalah memberdayakan individu dalam masyarakat yang berarti bahwa keseluruhan personalitas lahir dan batin seseorang ditingkatkan. Jadi pemberdayaan masyarakat berarti membangun collective personality of a society. Suatu pembangunan yang tidak berdampak pada individu bukanlah pembangunan (Pomeroy, et al., 1997). Menurut Kusnadi (2009) pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinam-bungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat ber-kelanjutan. Diperlukan prasyarat/kondisi dan proses yang sistemik didalam pemberdayaan ekonomi rakyat terutama yang ter-golong masyarakat miskin, seperti masyarakat nelayan tradisional di pedesaan. Prasyarat/kondisi yang dimaksudkan adalah: (1) adanya kondisi pemberdayaan; (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya; (3) perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang; (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan (5) fungsi pemerintah. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase yaitu: (1) fase inisial, dimana pemerintah yang paling dominan dan rakyat bersifat pasif; (2) fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan (3) fase emansipatoris, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya (Pranaka & Prijono, 1996), dengan bermuara pada tiga sasaran pokok yaitu: (1) meningkatnya pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan; (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di daerah pedesaan; dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga (Sumodiningrat 2000 dalam Juliantara, 2000), dan dilakukan melalui tiga arah yaitu: (1) penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); (2) penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); dan (3) perlindungan (protecting) terhadap pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah serta mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita, 1996), serta menggunakan tiga pendekatan , yaitu: pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin, kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Kartasasmita, 1996 dalam Soegijoko, 1997). Personalitas yang dibangun itu tidak lain merupakan identitas yang berbeda dari sebelumnya yang memiliki keyakinan diri (self confidence), kemampuan berkreasi (creative ability), serta kemampuan untuk menghadapi dunia dengan 3P yaitu poise (sikap tenang), purpose (tujuan hidup), dan pride (bangga dengan keberadaannya) (Pomeroy dan Carlos 1997). Wujud dari pernyataan hak masyarakat adalah partisipasi mereka dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan. Karena itu maka pemberdayaan mendorong adanya proses partisipasi masyarakat yang akhirnya membuat proses pembangunan lebih bernuasa dari bawah (bottom-up) dari pada perintah atau arahan atas (top-down) (Ferrer 1994). Berdasarkan konsep tersebut, proses pemberdayaan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: merumuskan relasi kemitraan, mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, mendefinisikan arah yang ditetapkan, mengeksplorasi sistem-sistem sumber, menganalisis kapabilitas sumber, menyususn frame pemecahan masalah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan, mengakui temuan-temuan, dan mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai (Mulekom 1999). Berkaitan dengan pemberdayan masyarakat pesisir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya adalah: Strategi Fasilitasi, yaitu mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen peubah secara bersama-sama dengan kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian. Strategi edukatif, yaitu strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan. Strategi persuasive, yaitu strategi yang ditujukan untuk membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang efektif membutuhkan agen peubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopolis akses. Untuk terlaksananya strategi-strategi tersebut, program unggulan harus dibuat dan dilaksanakan secara terstrukur dan terencana dengan komitmen yang kuat (Sen dan Nielsen 1996). Berkaitan dengan strategi pemberdayaan dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (Community Based Management= CBM) adalah suatu strategi untuk mencapai pembangunan berpusat pada masyarakat, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah (Sen S, Nielsen, 1996). Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengembangan masyarakat dengan CBM dikaitkan dengan kepercayaan (religion). Oleh sebab itu pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang mengakomodir berbagai kepentingan (termasuk pemerintah) dalam pengelolaan sumberdaya alam yang disebut CO-Operative Management (CO- Management) (Ferrer 1994). Pengelolaan dengan konsep CBM ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Pengelolaan dengan CBM ini memiliki resiko jika sumberdaya manusianya tidak siap. Namun demikian, dalam konsep pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam kenyataannya juga tidak sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan pemerintah dalam implementasinya (Ferrer 1994). Masyarakat memiliki banyak kekurangan terutama dalam kualifikasi pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan, keuangan/ permodalan dan sebagainya. Merumuskan model pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional harus mem-perhatikan karakteristik mereka (Frith 1967 dalam Mubyarto 1994), secara geografis mereka sebagai sebuah masya-rakat yang memiliki kebudayaan tertentu yang menjadi pembeda dengan kelompok sosial lainnya (Kusnadi, 2009), dan mereka adalah pekerja keras, cerdik, dan ulet sehingga dapat bertahan hidup dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan yaitu kemiskinan itu sendiri (Chambers,1983). Di antara ketiga ke-lompok (buruh tani, petani gurem, dan nelayan) di pedesaan yang paling miskin, nelayanlah yang paling berat kehidup-annya, karena mereka itu sebagian merupakan kelompok yang terusir dari daerah-daerah pertanian (Mubyarto & Kartodirdjo (1988). Menurut Suyanto (1996), ada dua faktor yang menyebabkan munculnya kerentanan yang semakin parah di antara keluarga nelayan yaitu: (1) irama musim dimana kehidupan nelayan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan alam; dan (2) faktor harga dan daya tahan ikan hasil tangkapan nelayan dimana harga ikan sangat ditentukan oleh kondisi fisik ikan tersebut. Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan tingkatan pendapatan nelayan tradisional relatif rendah

image
Gambar Tambahan 2 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 3 Lihat Gambar
Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus